Pemerintah Usul Gelontorkan Rp 57 triliun untuk BUMN Konstruksi pada 2024 dan 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Pemerintah Usul Gelontorkan Rp 57 triliun untuk BUMN Konstruksi pada 2024 dan 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Ilustrasi. Pemerintah Gelontorkan Rp 57 triliun untuk BUMN Konstruksi pada 2024 dan 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya. (unsplash)

VINANSIA.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan rencana pemerintah Indonesia untuk menambah penyertaan modal negara pada perusahaan-perusahaan milik negara sebesar Rp 57,85 triliun pada tahun 2024 dan 2025. Ini dia sampaikan pada Selasa 19 Maret 2024.

Suntikan dana tersebut akan difokuskan terutama pada BUMN bidang konstruksi untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri.

Usulan ini disampaikan oleh Erick Thohir kepada parlemen, dengan total proposal sebesar Rp 13,6 triliun untuk tahun 2024 yang akan dialokasikan untuk tujuh perusahaan.

Sementara untuk tahun 2025, jumlah suntikan modal yang diusulkan mencapai Rp 44,25 triliun untuk 16 perusahaan. Awalnya, pemerintah berencana menyuntikkan modal sebesar Rp 28,2 triliun pada tahun 2024.

Beberapa BUMN konstruksi yang akan menerima suntikan dana dari pemerintah antara lain Hutama Karya, yang akan mendapat sebagian besar modal senilai Rp 1,6 triliun pada tahun 2024 dan Rp 13,9 triliun pada tahun 2025.

Selain itu, PT Adhi Karya, Tbk (ADHI) akan mendapat Rp 2,1 triliun pada tahun 2025, sementara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT PP Tbk (PTPP) masing-masing akan menerima Rp2 triliun dan Rp1,6 triliun pada tahun yang sama.

Highlights

  • Hutama Karya dapat Rp 1,6 triliun pada tahun 2024 dan Rp 13,9 triliun pada tahun 2025.
  • PT Adhi Karya, Tbk (ADHI) dapat Rp 2,1 triliun pada tahun 2025.
  • PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dapat Rp 2 triliun pada tahun 2025.
  • PT PP Tbk (PTPP) dapat Rp 1,6 triliun pada tahun 2025

Terpisah, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga akan menerima suntikan dana sebesar Rp3 triliun pada tahun 2025 untuk memperluas jangkauan listrik ke desa-desa, sesuai dengan usulan kementerian.

Erick Thohir menjelaskan, walaupun akan ada pergantian presiden pada bulan Oktober 2024 ini setelah pemilihan umum bulan lalu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran penyelesaian proyek-proyek tersebut.

Langkah ini diambil untuk mempertahankan program-program yang sedang berjalan dan memastikan agar catatan proyek-proyek tersebut dapat dimulai sejak tahun ini. []
 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index