VINANSIA.COM – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Bea Cukai bisa “dibekukan” dalam satu tahun jika tidak berubah, bukan sekadar teguran teknis antar-lembaga.

Ini adalah bahasa politik keras yang sangat jarang muncul dalam isu kepabeanan. Pemerintah sedang mengirim sinyal: reputasi dan efisiensi Bea Cukai tidak lagi bisa dinegosiasi.

Bea Cukai adalah gerbang pertama keluar-masuknya barang. Stabilitas harga, kelancaran perdagangan, dan penerimaan negara sangat bergantung pada lembaga ini. Ketika reputasi DJBC turun, efek politis dan ekonominya langsung dirasakan pemerintah.

Itulah kenapa isu akurasi nilai impor, lamanya penahanan barang, pungutan yang tidak jelas, serta ketegangan dengan UMKM dianggap tidak boleh berlarut. Pemerintah baru ingin percepatan logistik dan stabilitas harga — dua hal yang tidak mungkin tercapai jika masalah kepabeanan terus muncul.

Ada Preseden: Indonesia Pernah Membekukan Bea Cukai

Banyak yang mengira ancaman pembekuan itu cuma gertakan. Padahal sejarah berkata lain. Tahun 1985, DJBC benar-benar dibekukan karena korupsi dan penyelundupan sudah di luar kendali. Sebagian tugasnya dialihkan ke perusahaan internasional.

Jadi, apa yang disampaikan Purbaya bukan retorika baru. Ini adalah pola yang pernah terjadi ketika pemerintah menilai perbaikan internal sudah mentok.

Negara Lain Pun Pernah Melakukan Hal Serupa

Ukraina membubarkan otoritas fiskal-kepabean pada 2014 setelah skandal besar. Inggris merombak Customs & Excise menjadi HMRC pada 2005. Bahkan beberapa negara sengaja membangun ulang institusi dari nol demi memotong jalur korupsi dan memperbaiki kinerja.

Pola yang sama terlihat: ketika lembaga kepabeanan kehilangan integritas dan efisiensi, pemerintah memilih tombol reset, bukan tambal-sulam.

Apa Sebenarnya Yang Diinginkan Purbaya?

Pesan Purbaya jelas: ini bukan soal oknum. Ini soal struktur. Pemerintah ingin perubahan dalam empat titik krusial:

• digitalisasi sistem secara menyeluruh,
• audit total alur pemeriksaan,
• penutupan celah korupsi,
• dan pengukuran kinerja yang objektif, terukur, dan transparan.

Ancaman pembekuan itu adalah “hard deadline” untuk mempercepat reformasi. Jika tidak ada perubahan berarti — misalnya waktu dan biaya logistik tidak turun, maka opsi reset institusional akan diaktifkan.

Kenapa Nada Purbaya Begitu Keras?

Karena taruhannya besar. Jika Bea Cukai gagal memperbaiki diri, dampaknya langsung mengenai tiga fondasi ekonomi:

• Kelancaran arus barang,
• Penerimaan negara,
• Kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah tidak bisa menanggung biaya politik dan ekonomi dari lembaga yang dianggap lambat, tidak efisien, atau bermasalah secara integritas.

Tahun Depan Jadi Tahun Penentuan

Dengan ancaman pembekuan yang hanya diberi tenggat satu tahun, tekanan terhadap DJBC belum pernah sebesar ini sejak 1985. Pemerintah memberi ruang untuk reformasi, tapi juga menyiapkan opsi paling ekstrem jika perubahan tidak terjadi.

Pertanyaannya sekarang:
Apakah DJBC mampu melakukan reformasi besar-besaran dalam waktu singkat, atau pemerintahan Prabowo benar-benar akan menekan tombol reset?