VINANSIA.COM - Banyak yang mungkin mengernyitkan dahi mendengar nama Paulus Tannos, buronan kelas kakap yang baru saja ditangkap di Singapura setelah melarikan diri sejak 2021. Lelaki kelahiran Jakarta pada 8 Juli 1954 ini, dengan nama aslinya Thian Po Tjhin, bukanlah orang sembarangan. 

Sebagai Direktur PT Sandipala Arthaputra, ia memegang peran kunci dalam proyek e-KTP yang kini dikenal sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.  

Namun, cerita ini lebih dari sekadar angka triliunan rupiah yang hilang dari kas negara. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang tersangka, yang perusahaannya menangani 44 persen dari proyek senilai Rp5,9 triliun, berhasil menghindar dari jerat hukum selama bertahun-tahun. 

Dan, jangan lupa, Tannos bahkan mengubah kewarganegaraannya menjadi warga Afrika Selatan, memperumit proses pencarian dan ekstradisinya.  

Peran Kunci dan Pelarian Panjang

Sebagai salah satu pemimpin perusahaan dalam Konsorsium PNRI, Tannos berada di pusaran utama proyek e-KTP. Ia diduga menyepakati fee 5 persen dari nilai proyek untuk didistribusikan kepada sejumlah pejabat dan anggota DPR. Dari sini, semua mulai runtuh—tender yang dimenangkan tidak bersih, produk yang dihasilkan bermasalah, dan akhirnya negara dirugikan hingga Rp2,3 triliun.  

Yang menarik, Tannos bukan pelaku tunggal. Banyak tokoh besar lain, seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pejabat Kemendagri, sudah lebih dulu diproses hukum. Tapi, penangkapan Tannos membawa harapan baru—bisakah ini menjadi pintu untuk membongkar lebih banyak alur korupsi yang belum tersentuh?  

Ditangkap di Singapura, Tapi Apa Selanjutnya?

Penangkapan Tannos di Singapura pada 17 Januari 2025 memberi angin segar bagi KPK, yang kini bekerja sama dengan otoritas Singapura untuk ekstradisinya. 

Namun, proses ini tidak sesederhana membawa pulang tersangka. Ada prosedur panjang yang melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum. Yang perlu kita cermati adalah, seberapa cepat proses ini bisa selesai? 

Apa yang Bisa Kita Pelajari?

Kasus Paulus Tannos bukan hanya tentang seorang pengusaha yang terlibat korupsi besar. Ini adalah refleksi dari bagaimana celah hukum dan sistem pengawasan bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki sumber daya. Ketika negara dirugikan triliunan rupiah, kita sebagai masyarakat harus bertanya: bagaimana kita bisa memastikan hal seperti ini tidak terulang?  

Penangkapan Tannos adalah awal, bukan akhir. Tapi, apakah awal ini akan membawa kita ke jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar? Itu adalah tanggung jawab yang ada di pundak penegak hukum. Kita hanya bisa berharap, kali ini, tidak ada lagi ruang bagi koruptor untuk melarikan diri—secara fisik maupun hukum.