VINANSIA.COM - Pemerintah sedang sibuk. Kali ini bukan urusan pembangunan jalan tol, bukan pula soal ibu kota baru. Program makan gratis atau Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Prabowo Subianto sedang menjadi buah bibir. 

Bukan hanya karena anggarannya yang fantastis tetapi juga soal siapa yang bakal menikmati rezeki dari program ini.

Seperti biasa, kalau ada proyek raksasa, ada pundi-pundi yang berputar. Dan di balik pundi-pundi itu, ada aktor-aktor yang bergerak di belakang layar. 

Kalau dulu pembangunan infrastruktur jadi tambang emas bagi kontraktor dan pengusaha semen, kali ini sektor pangan yang bersinar.

Siapa yang Dapat Kue?

Dalam skema MBG, pemerintah butuh pemasok dalam jumlah besar. Tak bisa main-main, ini soal perut rakyat. Yang kebagian jatah pertama tentu saja koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Mereka akan menjadi penghubung antara petani, nelayan, dan peternak dengan dapur-dapur penyedia makanan gratis.

Tapi tunggu dulu. Apakah koperasi-koperasi ini siap? Kita tahu betul nasib koperasi di Indonesia sering kali hanya indah di atas kertas. 

Banyak koperasi yang kolaps sebelum berkembang, banyak pula yang hidup segan mati tak mau. Yang sukses bisa dihitung dengan jari.

Lalu ada perusahaan peternakan. Setidaknya 140 perusahaan sudah menyatakan siap menyuplai bahan pangan, mulai dari daging, telur, hingga susu. 

Mereka tentu tak sekadar ingin membantu negara, tetapi juga menghitung potensi keuntungan. 

Maklum, anggaran makan bergizi gratis bukan angka yang kecil. Bagi mereka, program ini ibarat ladang subur yang siap dipanen.

Tak ketinggalan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Delapan BUMN sudah bersiap. Bank-bank plat merah seperti BRI, BNI, dan Mandiri akan menyiapkan skema pembiayaan untuk pemasok. 

Telkomsel akan mengembangkan ekosistem digital agar distribusi berjalan lancar. 

PLN dan PGN akan memastikan listrik dan gas tetap stabil. Bahkan Pupuk Indonesia ikut serta, membantu petani agar produksi tetap optimal.

Tapi apakah program ini akan benar-benar berjalan mulus? Atau justru akan jadi ladang permainan baru bagi mereka yang sudah terbiasa menikmati proyek pemerintah?

Bisnis Makan Gratis

Program makan gratis ini bukan sekadar soal bagi-bagi nasi bungkus. Ada mekanisme yang harus dijalankan, ada sistem yang harus dibangun. 

Pemerintah menargetkan 82 juta anak sekolah dan ibu hamil mendapat manfaat. Ini berarti ada jutaan porsi makanan yang harus diproduksi setiap hari. Siapa yang akan menangani itu semua?

Salah satu skema yang disiapkan adalah pembentukan satuan pelayanan gizi di berbagai daerah. 

Ini semacam dapur umum permanen yang setiap harinya akan memasak dan mendistribusikan makanan. 

Konsep ini sebenarnya bagus, tetapi ada satu pertanyaan besar: siapa yang akan mengelola dapur ini?

Apakah koperasi dan BUMDes sanggup? Atau akan ada perusahaan besar yang masuk dan menguasai sistem ini? Jika yang terakhir yang terjadi, maka kita hanya akan melihat pengalihan rezeki dari satu kelompok ke kelompok lain.

Belum lagi soal rantai distribusi. Pemerintah memang ingin semua berjalan efisien, tapi sejarah menunjukkan bahwa dalam proyek-proyek besar, sering kali ada kebocoran di sana-sini. 

Apakah program ini akan kebal dari praktik-praktik semacam itu?

Utang dan Masa Depan

Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah sumber pendanaan. Awalnya, pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk MBG. 

Tapi belakangan, angka itu membengkak dan membutuhkan tambahan Rp 100 triliun. Opsi menambah utang mulai dibicarakan.

Utang bukanlah dosa, tapi juga bukan perkara enteng. Jika tidak dikelola dengan baik, beban ini akan ditanggung generasi berikutnya. 

Pemerintah harus memastikan bahwa MBG benar-benar memberikan dampak jangka panjang, bukan sekadar program populis yang hanya manis di awal.

Apalagi saat ini ekonomi sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Konsumsi masyarakat melemah, nilai tukar rupiah loyo, dan situasi global tidak menentu. 

Kalau pemerintah terlalu gegabah menambah utang, bisa jadi kita justru masuk ke dalam lubang yang lebih dalam.

Akan Jadi Apa Program Ini?

Program MBG adalah ambisi besar. Jika berhasil, ini akan menjadi salah satu kebijakan paling monumental dalam sejarah Indonesia. Tapi kalau gagal, ini bisa menjadi bencana anggaran.

Masyarakat tentu berharap program ini berjalan sesuai rencana. Tidak ada yang mau melihat anggaran sebesar itu menguap begitu saja. Tapi kalau ternyata yang diuntungkan hanya segelintir kelompok, sementara rakyat kecil tetap kelaparan, maka ini hanya akan menjadi lelucon pahit.

Seperti kata pepatah: “Kalau ada gula, ada semut.” Dalam proyek besar seperti ini, pertanyaannya bukan apakah ada yang mencari untung, tapi siapa yang akan kenyang lebih dulu. Rakyat, atau mereka yang bermain di balik layar?