VINANSIA.COM - Penangkapan Andrej Frey di Bali semestinya menggugah rasa kritis kita terhadap sistem pengelolaan lahan di Indonesia. Frey, warga negara Jerman yang dikenal sebagai "Bos Kampung Rusia," dituding melakukan alih fungsi lahan sawah produktif di Ubud menjadi kompleks vila mewah, spa, dan fasilitas wisata lainnya. 

Dengan dalih bisnis, ia menguasai 34 Sertifikat Hak Milik (SHM)—angka yang mengejutkan untuk seorang individu asing. Namun, jika dipikirkan lebih dalam, apakah masalah ini sepenuhnya salah Frey?  

SHM, Siapa yang Memberi Jalan?

Menguasai 34 SHM bukan hal yang mudah. SHM adalah hak tertinggi atas kepemilikan tanah di Indonesia, dan aturan jelas menyatakan bahwa warga negara asing tidak bisa memilikinya. 

Namun, kenyataan menunjukkan ada celah yang dimanfaatkan. Frey menggunakan perusahaan berbadan hukum Indonesia sebagai kendaraan untuk mendapatkan hak atas lahan. Lalu, siapa yang menyetujui pembelian dan peralihan ini?  

Ketika sertifikat tanah diterbitkan, itu berarti ada pihak-pihak yang menyetujui prosesnya: notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga pejabat daerah yang mengawasi tata ruang. 

Apakah mereka semua tidak menyadari bahwa tanah yang dimaksud adalah lahan pertanian produktif yang dilindungi undang-undang? Sulit untuk dipercaya bahwa semua ini terjadi tanpa keterlibatan oknum dalam sistem birokrasi.  

Di Mana Pengawasan Pemerintah?

Frey memulai pembangunan vila dan fasilitas wisata dalam skala besar. Aktivitas ini pasti memakan waktu lama dan membutuhkan izin lain, seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin operasional. 

Namun, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah hingga masyarakat melaporkan kasus ini pada November 2024. Mengapa pengawasan sedemikian lemah? Apakah ada pembiaran, atau justru sengaja ditutup-tutupi demi kepentingan tertentu?  

Lahan Produktif yang Dikorbankan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tegas melarang alih fungsi lahan produktif. Bali, yang sudah menghadapi tekanan luar biasa akibat masifnya pembangunan, tidak mampu kehilangan lebih banyak lahan pertanian. Kasus ini bukan hanya soal Frey, tapi tentang masa depan ekologi dan ketahanan pangan Bali. Jika sawah terus berubah menjadi vila, siapa yang akan menanggung dampaknya?  

Jangan Berhenti di Frey

Menangkap Frey mungkin memberi kesan bahwa hukum sedang ditegakkan. Namun, kita tahu, kasus ini hampir mustahil berdiri sendiri. Frey hanyalah wajah depan dari sebuah sistem yang penuh celah. 

Pejabat yang terlibat dalam proses alih fungsi lahan harus diusut. Siapa yang mengizinkan penerbitan SHM? Siapa yang menyetujui perubahan tata ruang? Siapa yang membiarkan pembangunan berlangsung tanpa izin yang sah? Selama pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, penangkapan Frey tidak akan menyelesaikan masalah.  

Saatnya Menata Sistem

Kasus ini adalah cerminan betapa lemahnya pengelolaan lahan di Indonesia. Perlu ada reformasi besar-besaran dalam sistem pengawasan, terutama di wilayah yang rentan seperti Bali. 

Hukum harus tajam ke atas, tidak hanya ke bawah. Jika pemerintah serius ingin melindungi lahan pertanian dan keadilan, investigasi tidak boleh berhenti pada Frey.  

Apakah kita benar-benar ingin melindungi Bali, atau hanya mencari kambing hitam? Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa hukum tidak bisa dibeli, dan tanah Indonesia bukan barang dagangan. Jika kasus ini hanya berhenti di Frey, maka kita semua kalah.