VINANSIA.COM - Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, membuka babak baru dalam polemik antara kepatuhan hukum dan kelangsungan ekonomi. 

Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 2024, Sritex terus beroperasi dengan alasan menjaga stabilitas perusahaan dan kesejahteraan karyawannya. Namun, langkah ini menuai kontroversi setelah tim kurator mengungkap dugaan ekspor ilegal yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kasus ini menjadi ujian besar, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi sistem hukum dan kebijakan pemerintah dalam menangani entitas yang berada dalam status pailit.

Status Pailit dan Aturan yang Mengikat

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perusahaan yang dinyatakan pailit sepenuhnya berada di bawah kendali kurator. Manajemen lama seharusnya tidak lagi memiliki kewenangan operasional, termasuk dalam pengelolaan aset atau pengambilan keputusan strategis.

Namun, pernyataan Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, mengungkap bahwa perusahaan tetap menjalankan operasional dengan dukungan pemerintah. Tujuannya adalah menjaga keberlangsungan perusahaan agar dapat terus menggaji ribuan karyawannya. “Kami memegang amanah dari pemerintah bahwa operasional kita harus berjalan normal,” ujar Iwan kepada media.

Di sisi lain, kurator menemukan aktivitas yang dianggap melanggar hukum, seperti ekspor bahan baku dan barang jadi yang dilakukan pada malam hari. Kurator menilai hal ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, yang melarang debitur menjalankan aktivitas bisnis seperti biasa tanpa persetujuan kurator.

Peran Bea Cukai dalam Sorotan

Dugaan keterlibatan Bea Cukai menjadi salah satu aspek yang memicu perhatian luas. Kurator menyebutkan bahwa ekspor ilegal tersebut didukung oleh lembaga pemerintah, yang seharusnya menjadi penjaga aturan perdagangan. Bea Cukai, jika terbukti terlibat, menghadapi tuduhan serius atas pelanggaran integritas dan netralitasnya sebagai otoritas penegak hukum.

Namun, hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Bea Cukai terkait tuduhan ini. Publik masih menunggu klarifikasi yang dapat menjelaskan apakah tindakan tersebut adalah inisiatif untuk menopang stabilitas ekonomi lokal atau pelanggaran yang disengaja.

Dilema Ekonomi dan Sosial

Dalam perspektif ekonomi, langkah Sritex untuk terus beroperasi membawa dampak besar bagi ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan. Berhentinya operasional Sritex dapat berdampak domino, tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga bagi rantai pasok tekstil di tingkat nasional.

Namun, di sisi lain, hukum tetap menjadi landasan yang harus diikuti. Jika setiap perusahaan pailit diizinkan untuk mengabaikan aturan demi alasan ekonomi, hal ini dapat melemahkan kepastian hukum dan menciptakan preseden buruk di masa depan.

Menanti Kejelasan Hukum dan Kebijakan

Kasus ini menempatkan berbagai pihak dalam posisi yang kompleks. Pemerintah perlu memberikan kejelasan apakah dukungan kepada Sritex adalah kebijakan yang sah dan sesuai aturan, ataukah perlu ada koreksi terhadap langkah-langkah yang diambil.

Sementara itu, proses hukum terhadap dugaan ekspor ilegal yang diungkap oleh kurator harus berjalan transparan dan adil, agar dapat menjawab pertanyaan publik tentang batas antara kepatuhan hukum dan kebijakan ekonomi.

Kasus Sritex adalah cerminan dilema yang sering terjadi dalam dunia bisnis: ketika hukum bertemu dengan kenyataan ekonomi dan sosial. Keputusan akhir nantinya akan menjadi pelajaran penting bagi perusahaan lain yang menghadapi situasi serupa, sekaligus menguji integritas sistem hukum dan kebijakan di Indonesia.