VINANSIA.COM - Ted Sioeng, nama yang kembali mencuat di panggung hukum Indonesia. Bukan karena bisnisnya yang mendunia, melainkan karena statusnya sebagai terdakwa dalam kasus dugaan kredit macet Bank Mayapada senilai Rp1,55 triliun.
Namun, yang menarik bukan hanya kasusnya, melainkan bagaimana ia mendapat pembelaan dari beberapa anggota Komisi III DPR. Ada apa gerangan?
PEMBELAAN ANGGOTA KOMISI III
Dalam rapat kerja dengan Komisi Yudisial, Benny K. Harman, anggota Komisi III DPR RI, menyebut kasus Ted Sioeng sebagai rekayasa dan fiktif.
Menurutnya, ini bukan sekadar perkara bisnis yang bermasalah, tetapi juga cerminan dari carut-marutnya sistem hukum di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa banyak peristiwa pidana yang dibuat-buat, termasuk yang menjerat Ted Sioeng.
Pernyataan ini sontak menimbulkan tanda tanya. Mengapa seorang pengusaha dengan rekam jejak panjang, dari Amerika Serikat hingga Tiongkok, mendapat pembelaan dari wakil rakyat? Apakah ini murni soal keadilan, atau ada sesuatu yang lebih dalam?
VERSI KEJAKSAAN
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, melalui Kepala Kejari Haryoko Prabowo, membantah tudingan rekayasa. Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bekerja berdasarkan alat bukti yang sah dan kasus ini diproses secara transparan. "Tidak ada rekayasa, semua berdasarkan fakta hukum," tegasnya.
Namun, skeptisisme tetap muncul. Bagaimanapun, Ted Sioeng bukan orang sembarangan.
Ia adalah pengusaha dengan jaringan luas, pernah terseret dalam skandal pendanaan kampanye di Amerika Serikat pada 1996, dan memiliki bisnis media berbahasa Tionghoa di berbagai negara.
Kini, ia menghadapi dakwaan yang bisa membuatnya mendekam di balik jeruji besi dalam waktu lama.
JEJAK BISNIS YANG PENUH KONTROVERSI
Nama Ted Sioeng memang bukan nama baru dalam dunia bisnis dan politik. Ia pernah dikaitkan dengan dugaan aliran dana dari pemerintah Tiongkok ke Partai Demokrat dan Republik di AS.
Skandal ini membuatnya menjadi buronan di sana sebelum akhirnya menetap di Asia.
Di Indonesia, Ted dikenal melalui bisnisnya yang melibatkan media, perdagangan, dan sektor keuangan.
Namun, perkara dengan Bank Mayapada menjadi puncak dari berbagai persoalan yang menjeratnya. Kredit macet sebesar Rp1,55 triliun yang diklaimnya sebagai urusan bisnis biasa kini justru menyeretnya ke ranah hukum.
PERTARUNGAN DI PENGADILAN
Kini, semua mata tertuju pada persidangan. Apakah Ted Sioeng benar-benar korban rekayasa hukum, seperti yang disebutkan anggota Komisi III? Ataukah ini hanyalah strategi untuk melindungi seorang taipan yang sudah terlalu lama bermain di zona abu-abu?
Satu hal yang pasti, kasus ini bukan hanya soal angka triliunan rupiah. Ini juga ujian bagi sistem hukum kita: apakah keadilan benar-benar ditegakkan, atau justru menjadi permainan bagi mereka yang punya akses dan kuasa?